REPUBLIKA.CO.ID, ANDOOLO -- Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, prihatin dengan pembalakkan liar di dalam kawasan hutan tanaman industri (HTI) jati yang sudah meresahkan warga.

Ketua DPRD Konawe Selatan Irham Kalenggo di Andoolo, Senin, mengatakan Pemerintah Daerah Konawe Selatan harus menjadi motor penanganan pembalakkan liar sehingga kegiatan itu dapat diminimalisasi.

"Penanganan pembalakkan liar harus dilakukan secara terpadu sehingga pencegahan dan penindakan efektif dan berkualitas. Kalau hanya Dinas Kehutanan tidak akan optimal," kata Irham.

Pelaku pembalakkan liar diduga kuat melibatkan oknum aparat sehingga penanganan kejahatan hasil hutan tersebut harus melibatkan unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, pengadilan, polisi pamong praja, Pemerintah Daerah Konawe Selatan dan pihak DPRD.

"Sudah menjadi rahasia umum pelaku pembalakkan liar memiliki sindikat kuat. Ada beking dari oknum aparat sehingga penanganannya harus terpadu agar mencapai hasil yang optimal," katanya.

Ia mengakui tim terpadu memberantas pembalakkan kayu memiliki konsekwensi biaya yang cukup besar namun tidak boleh dijadikan alasan sehingga misi pengamanan kawasan hutan dan hutan lindung dikesampingkan.

Hutan Tanaman Industri (HTI) jenis kayu jati yang menjadi sasaran pelaku pencurian kayu ditemukan di Kecamatan Baito dan Kecamatan Kolono.

Pemilik modal melibatkan warga sekitar kawasan hutan selaku pengolah dan penampungan sementara di sekitar pesisir pantai wilayah tersebut.

Kayu hasil jarahan diantarpulaukan tujuan pantai Kuta, Bali, Tanjung Bira, Sinjai, Selayar, Bulukumba, Pare Pare Provinsi Sulawesi Selatan dan Pasuruan, Jawa Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika