REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Mabes TNI untuk membentuk Komando Daerah Milter (Kodam Baru) di Papua, khususnya di Papua Barat telah memasuki tahap persiapan akhir. Lokasi Kodam baru itu pun telah ditentukan, yaitu terletak di Manokwari.
Sebelumnya, Mabes TNI memang berencana untuk membangun Kodam baru di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Pembentukan Kodam baru ini untuk mendukung kerja Kodam XVII/Cendrawasih di Jayapura, dalam mengamankan seluruh kawasan Papua. Atas dasar luasnya cakupan wilayah yang harus diamankan, akhirnya TNI memutuskan bakal membentuk Kodam baru.
Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, rencana pembentukan Kodam baru di Papua sebenarnya mengalami percepatan. Rencana sebelumnya, Kodam baru itu baru akan masuk dalam tahun anggaran pada 2016. Namun rencana itu pun dipercepat hingga 2015, berbarengan dengan pembentukan Kodam XIII/Merdeka di Sulawesi Utara, Manado.
KSAD mengungkapkan, Kodam baru di Papua itu akan dibangun di Papua Barat, tepatnya bakal berada di Manokwari. Saat ini, lanjut Gatot, proses pembentukan itu tengah memasuki pembebasan dan penyiapan lahan. "Jadi sekarang dalam penyiapan lahan dan akan dibangun di sana (Manokwari)," kata Gatot kepada wartawan sebelum mengikuti Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12).
Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebut, persiapan pembentukan Kodam ini telah memasuki tahap persiaspan akhir. Setelah penyiapan lahan, lanjut Moeldoko, memasuki 2015 sudah akan dilakukan kegiatan fisiknya. Namun, seluruh pembentukan Kodam ini akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah disiapkan.
''Hal itu (pembentukan dan pembangunan Kodam) akan dilakukan secara pelan-pelan dan disesuaikan dengan anggaran,'' ujar Moeldoko.
Selain itu, Panglima TNI juga menyoroti rencana pemerintah untuk mengubah pendekatan dalam mengatasi serangkaian gejolak di Papua. Menurutnya, TNI tidak bisa begitu saja langsung terlibat dalam upaya-upaya melakukan pengamanan di Papua dan tidak ada perubahan pendekatan yang dilakukan secara khusus oleh TNI. Moeldoko menyatakan, saat ini kondisi di Papua masih berada dalam status Tertib Sipil.
Alhasil, kehadiran TNI hanya akan lebih banyak membantu Polisi, khususnya tentang persoalan pidana. ''Jadi TNI tidak melakukan operasi pengamanan wilayah. Tapi TNI tetap melakukan pengamanan perbatasan,'' ujar Moeldoko.
Panglima TNI menambahkan, jika TNI terlibat dalam operasi pengamanan wilayah, maka hal itu lebih dititikberatkan kepada upaya membantu Polisi dalam menciptakan ketertiban di Papua. Terkait penanganan OPM, Moeldoko menyatakan, TNI tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan penindakan dan penanganan Organisasi Papua Merdeka (OPM). ''TNI tidak punya ruang khusus untuk menangani OPM. Hal itu membuat kam jadi sedikit terbatas,'' tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika