REPUBLIKA.CO.ID DENPASAR -- Data rumah tangga sasaran (RTS) sangat penting penyaluran program pengentasan kemiskinan di Bali. Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta mengatakan data yang valid dan jelas akan memudahkan tindak lanjut terhadap program-program prioritas Bali Mandara, seperti Gerbangsadu Mandara, Simantri, Bedah Rumah, dan sebagainya.

"Kita harus eecara kontinyu memperbaharui, memverifikasi, dan menyinkronkan data kemiskinan dengan kabupaten atau kota, sehingga program yang selama ini digelpntorkan bisa tepat sasaran," kata Sudikerta di Denpasar.

Pemerintah Provinsi Bali sudah mulai menyinkronkan ulang data jumlah RTS yang belum memiliki rumah layak huni di Bali. Mereka adalah 77 RTS di Denpasar, 365 RTS di Badung, 1.537 RTS di Karangasem, 765 RTS di Klungkung, 1.177 RTS di Bangli, 524 RTS di Gianyar, 1.156 RTS di Tabanan, 681 RTS di Jembrana, dan 7.829 RTS di Buleleng.

Dari hasil verifikasi tersebut, terdapat perbedaan data dengan kabupaten dan kota. Ada enam ribu RTS yang belum mempunyai rumah layak huni di Karangasem, 565 RTS di Klungkung, dan 5.037 RTS di Buleleng. Sudikerta berharap pihak Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten atau kota melakukan sinkronisasi ulang sebelum terdata di Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari hingga Februari 2015, BPS Bali akan meluncurkan program pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Seluruh pihak terkait harus melakukan pemutakhiran data agar valid hingga ke level nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika