REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia politik Indonesia sepanjang 2014 dinilai tidak memiliki etika yang tepat. Selain itu, kondisi politik Indonesia juga dianggap tidak berbudaya dan tak memiliki kesopanan.

Pengamat politik Universitas Jayabaya Lely Arrianie mengaku sangat menyayangkan sekali kondisi perpolitikan Indonesia. "Terutama saat masa pileg dan pilpres. Kemudian pascapemilu juga," ungkap Lely saat dihubungi ROL, Selasa (30/12).

Lely menjelaskan, kondisi yang disesalinya sepanjang 2014 yaitu politik uang. Fenomena politik uang saat masa pemilu dahulu telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi, ketidakpercayaan masayarakat terhadap dunia perpolitikan Indonesia.

Kemudian, kondisi buramnya perpolitikan juga semakin parah saat antara satu koalisi dengan yang lain saling hujat. Kondisi ini terlihat jelas saat masa pemilu. Tindakan ini jelas tidak berbudaya dan juga tak memiliki nilai kesopanan.

Selama pemilu lalu, kata dia, para politisi Indonesia telah memperlihatkan suatu hal yang sebenarnya tidak pantas ditunjukkan. Seperti, kampanye hitam, propoganda dan menghina lawan politik dengan membawa SARA.

Kondisi demikian, menurut Lely, suatu hal yang tidak pantas. Mereka, jelas tidak memiliki etika yang baik dalam berpolitik.

Menurut Lely, situasi buramnya politik Indonesia juga terus berlanjut hingga sekarang. Dampak perseteruan yang terjadi saat Pemilu masih hidup hingga kini.

Misalnya, ujar Lely, kondisi perseturuan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR. Hal itu telah mengakibatkan kondisi politik lainnya semakin parah.

"UU MD3 ikut tersandera, perebutan kursi kepemimpinan di DPR, munculnya sidang paripurna tandingan dan sebagainya," ujar Lely.

Lely berharap kondisi ini tidak terjadi pada 2015. Dia juga berharap buramnya perpolitikan Indonesia semenjak pileg tidak mempengaruhi pilkada yang akan digelar serentak pada tahun depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika