REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALAN BUN -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebutkan bahwa AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 yang terbang pada Ahad (28/12) lalu tidak memiliki izin terbang.
Dia menjelaskan bahwa AirAsia telah menyalahi izin penerbangan yang telah diajukan kepada Kementerian Perhubungan.
"Waktu terbang hari Minggu itu tidak ada izin rutenya. karena dia punya izin di winter itu hari 1, hari 2, hari 4, dan hari 6," kata Jonan usai meninjau Posko Basarnas di Lanud Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.
Meski begitu, AirAsia sendiri telah menegaskan bahwa mereka memiliki izin terbang dari otoritas Singapura pada hari Ahad. Jonan menyebut hal itu bisa saja terjadi, antar negara tak harus mengetahui izin masing-masing.
Ia menjelaskan, yang memiliki keharusan mengurus izin adalah maskapai itu sendiri. Jika mendapatkan izin di Singapura, maskapai memiliki keharusan untuk mengurus izin di Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan.
Sehingga menurutnya, bisa jadi sebuah maskapai tidak memiliki izin terbang dari Indonesia namun berizin dari negar tujuan, seperti kasus AirAsia QZ8501. Walaupun memiliki izin terbang di Singapura bukan berarti maskapai itu terbang bebas di Indonesia.
"Kenapa saya harus nurut Singapura, sejak kapan saya harus nurut Singapura. Jangan media ngomongnya, di sana mungkin sudah dapat izinnya, di saya tidak ada izin terbang hari Minggu, kayak kemaren (AirAsia) Palembang-Kuala Namu tidak ada izinnya, ya enggak terbang," jelasnya.
Seperti diketahui, pesawat AirAsia QZ8501 hilang kontak hari Minggu (28/12) di perairan Laut Jawa bagian utara. Pesawat yang mengangkut 155 penumpang ini ditengarai tidak memiliki izin terbang dari Kementerian Perhubungan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika