REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suhu politik di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Kongres IV PAN yang akan digelar di Bali kian memanas. Kini mulai muncul wacana ketua umum PAN sebaiknya hanya satu periode.
Menanggapi wacana itu, Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Rusli Halim Fadli menegaskan tak setuju atas munculnya pendapat di kalangan kader PAN yang berpandangan bahwa ketua umum satu periode adalah tradisi kepemimpinan di PAN.
Menurut Rusli, tradisi kepemimpinan di PAN hanya satu, yaitu fatsun kolektif kader yang terlembaga dalam AD/ART partai. "PAN adalah partai moderen dan demokratis, setiap kader PAN tanpa kecuali, harus tunduk kepada fatsun kolektif yang disebut AD/ART, siapapun dan apapun posisinya tidak bisa memaksakan kehendak untuk keluar dari fatsun tersebut," ungkap Rusli kepada ROL, Jumat (9/1).
Rusli menilai, wacana ketua umum satu periode bukan sebuah tradisi apalagi keteladanan dalam PAN, tetapi sebatas isu temporer dan strategi pemenangan bagi calon ketua umum yang menantang calon incumbent pada Kongres IV PAN mendatang.
"Memang benar dua ketua umum DPP PAN sebelum Pak Hatta semuanya satu periode, tapi kurang tepat juga jika dikatakan ini sebagai sebuah tradisi apalagi keteladanan, ini hanya isu temporer dan strategi kampanye calon yang menantang incumbent," cetus Rusli, yang juga ketua umum Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA), salah satu organisasi underbow PAN.
Terkait regenerasi, Rusli menegaskan wajib hukumnya. Tetapi, kata dia, sangat berpikiran sempit jika regenerasi itu dimaknai hanya sebatas pergantian nama ketua umum.
"Jika nama ketua umum terus silih berganti, tetapi peran, tanggung jawab dan kewenangan tidak berpindah, apalagi dimandulkan oleh pendahulunya, itu bukan regenerasi, justru degenerasi kader dan dampaknya lebih berbahaya dari ketua umum yang menjabat empat, lima atau sekian periode," papar Rusli.
Menurut Rusli, regenerasi adalah proses penyegaran dan penguatan, bukan hanya sekedar asal orang baru. Penyegaran dan penguatan itu lebih kepada sistem nilai yang dijabarkan dalam platform, AD/ART dan program politik partai dalam menghadapi pemilu yang akan datang.