REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesediaannya menelusuri harta kekayaan calon Kapolri sebagai upaya untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dari korupsi.
"Jika KPK diberi waktu yang leluasa maka profiling KPK bisa membantu untuk klarifikasi," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.
Bambang mengakui bahwa KPK sedang beberapa kali melakukan kajian dan gelar perkara mengenai rekening gendut. "Apa saja rekening gendutnya belum bisa disampaikan kepada publik tapi ada beberapa yang sedang dikaji, ada beberapa yang dipresentasikan untuk mendapatkan dua alat bukti," kata Bambang menambahkan.
Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh KPK pertama adalah apakah calon Kapolri itu taat pada pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya. "Kedua apakah aset yang ada sesuai dengan profil penghasilannya dan ketiga apakah ada indikasi soal rekening gendut dan sejauh mana proses penanganannya," kata Bambang mengungkapkan.
Koalisi Masyarakat Sipil sendiri meminta agar pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Selanjutnya dalam proses pemilihan harus dipastikan bahwa Kapolri terpilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.
Karena itu, Koalisi masyarakat sipil meminta agar Presdien Joko Widodo melibatkan atau mengundang lembaga atau komisi negara yang ada seperti KPK, PPATK, Dirjen Pajak, Komnas HAM maupun lembaga lain yang relevan untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri.
Serta membuka diri terhadap masukan dari semua pihak termasuk masyarakat dan media mengenai rekam jejak para calon Kapolri. Kompolnas sedang menganalisis lima perwira tinggi Polri untuk menggantikan posisi Kapolri Jendral (Pol) Sutarman yang akan pensiun pada Oktober 2015.
Kelima perwira bintang tiga itu adalah Kepala Badan Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayu Seno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyatno dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Suhardi Alius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika