REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).Karena itu, posisi Golkar lebih baik berada di luar pemerintahan.
Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya memiliki alasan tersendiri memilih posisi tersebut. Ini berarti alasan Golkar tidak bergabung kepada lingkaran pemerintah.
"Mengapa Golkar memilih berada di luar pemerintahan bersama KMP?" ungkap Bambang kepada Republika Online (ROL), Sabtu (10/1). Penyebabnya, ujar Bambang, karena pemerintahan butuh mitra yang kritis. Ini dilakukan agar pemerintahan tetap berjalan di 'tempat' yang sesuai.
Bambang mengatakan, jika semua partai politik ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan, maka pihak pengontrolnya tentu dipertanyakan. Menurutnya, pemerintah sangat membutuhkan pihak yang mengontrol dan mengkritisinya.
Anggota Komisi III DPR tersebut juga perlu meluruskan informasi tentang Golkar. Selama ini, jelasnya, Partai Golkar seolah-olah dianggap tidak mendukung pemerintah. Kemudian, belakangan ini pasca perundingan islah dengan kubu Ancol, Partai Golkar berubah haluan menjadi mendukung pemerintah.
Menurut Bambang, pendapat demikian merupakan sebuah pemelintiran. Dia menganggap opini tersebu tampak sengaja digulirkan kubu Ancol. Sepertinya, hal itu dilakukan untuk mendiskreditkan kepengurusan Golkar Munas Bali.
"Sehingga kubu Ancol bisa memperoleh dukungan kekuasaan dari pemerintah untuk pengesahan kepengurusannya," jelas Bambang.