REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarman. Budi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.
Ia pun pernah disebut-sebut memiliki rekening gendut. Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Jokowi telah mempertimbangkan segala hal terkait penunjukkan tersebut. Termasuk mengenai rekam jejak terkait dugaan rekening gendut Budi.
"Rekam jejak, tentu saja segala sesuatunya sudah melalui tahapan-tahapan, pertimbangan yang matang termasuk yang dilakukan Jokowi," kata Hasto saat perayaan HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1).
Hasto mengatakan, setiap pejabat publik wajib melaporkan hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk harta kekayaan. Ketentuan yang sama pun berlaku untuk Budi.
Terkait adanya penolakan dari berbagai pihak, salah pegiat antikorupsi, Hasto mengatakan, wajar saja muncul.
"Yang berkaitan dengan keputusan yang diambil itu (kontra) sangat wajar. Misalnya, ketika Bu Susi dilantik sebagai menteri kelautan pun itu ada beberapa hal berupa kritik, namun publik bisa menerima setelah melihat kinerjanya," ujarnya.
Komjen Budi Gunawan diusulkan Jokowi menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) menggantikan Jenderal Sutarman. Surat penunjukkan Budi Gunawan pun sudah beredar di dunia maya lengkap dengan tanda tangan Jokowi.
Surat bernomor R-01/Pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015 tersebut ditujukan kepada ketua DPR. Isinya tak lain meminta persetujuan DPR terhadap rencana pemerintah untuk mengangkat Budi menjadi kapolri baru.
Dalam surat tersebut tertulis, Budi dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai kapolri.