REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menilai Pilkada serentak di 10 kabupaten di Sulsel idealnya digelar pada 2016.
"Pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak yang direncanakan bulan Desember tahun ini penuh risiko. Waktu perencanaan dan persiapannya terbilang singkat karena kurang dari satu tahun," ujar Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, HM Roem di Makassar, Senin (12/1).
Menurutnya, pemungutan suara pilkada idealnya harus diundur hingga 2016 jika ingin pelaksanaan pilkada maksimal. Sebab masa persiapan dari seluruh partai politik serta usungannya itu akan lebih lama.
"Jangan terburu-buru karena kita harus lihat seperti apa Perppu atau Perppu plus nantinya. Termasuk sosialisasinya yang otomatis membutuhkan waktu lama," terangnya saat ditemui di DPRD Sulsel.
Menurut Ketua DPRD Sulsel ini, jangan sampai waktu dijadikan faktor utama dalam memaksakan pilkada serentak digelar di akhir 2015, sementara pembenahan tidak ada. Artinya yang dibutuhkan sekarang adalah peningkatan kualitas dari pilkada sebelumnya.
Ia mencontohkan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa tertib dalam menjalankan tugas. Kemudian bagaimana komponen masyarakat mengenai pelaksanaan pilkada nantinya sehingga semua berjalan baik dan lancar.
"Kita tidak bisa menutup mata pada pelaksanaan pilkada sebelumnya. Dimana banyak kelemahan yang terungkap. Misalnya saja masih ada komisoner KPU yang dikenakan sanksi. Itu kan jelas mengurangi nilai dari pilkada," jelasnya.
Roem menambahkan, masih cukup kuatnya keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) di setiap perhelatan politik. Lebih utama lagi adalah pengalokasian anggaran.
"Kalau di 2016 saya rasa akan lebih maksimal persiapannya. Apalagi soal anggaran, bisa diperoleh dari APBD Perubahan 2015 dan APBD pokok 2016, tanpa mengganggu pembangunan," tegas HM Roem.
Jadwal pemilu yang tidak dipersiapkan secara matang menurutnya juga mengakibatkan semakin tingginya biaya politik dari parpol dan calon, serta memboroskan anggaran negara dan membebani penyelenggara. Karena itu perlu diciptakan siklus pemilu lima tahunan yang ideal.
"Jangan ada kesan pemilu kita pemilu uang. Hanya yang punya uang yang menang. Makanya banyak yang harus diperbaiki. Paling tidak dirancang agar jadwal pemilu bisa mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya timbul," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika