REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rapat kabinet terbatas tentang desa yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah memutuskan tugas pokok dan fungsi kementerian yang terkait dengan desa yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Nah tadi rapat mendengarkan pandangan-pandangan keduanya kemudian diputuskan hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintahan desa yang selama ini sudah rutin berjalan tetap dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, seusai rapat.
Untuk itu, menurut Yuddy, akan ada satu Direktorat Jenderal di Kementerian Dalam Negeri yang menangani masalah tersebut.
Sementara, hal-hal terkait dengan program-program pembangunan desa, monitoring program pembangunan desa, pemberdayaan masyakat desa akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi."Dengan satu dirjend yang menangani masalah itu," katanya.
Ia mengatakan, sebelumnya memang ada perbedaan persepsi tentang kewenangan desa dari nomenklatur kementerian.
Kementerian Dalam Negeri menggunakan perspektif UU No 23/ 2014, dimana yang namanya urusan pemerintahan tidak boleh terputus dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan.
Sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melihat dari perspektif UU No 6/2014 yang mengatakan bahwa masalah desa diurus oleh kementerian yang membidangi desa.
"Dan dia mengkaitkan dengan PP 165/2014 tentang tugas-tugas kementerian desa dan nomenklatur kabinet kerja bahwa ada di Kementerian Desa," katanya.
Untuk itu, hasil rapat tersebut menjelaskan kewenangan kementerian terhadap desa. "Kemudian Menpan RB, bersama Seskab dan Sesneg diminta (Presiden) untuk menyiapkan Perpresnya sesuai dengan hasil rapat desa tadi," kata Yuddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika