REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemimpin di Eropa tengah mencari formula untuk menangkal serangan teroris seperti yang terjadi di Perancis pada pekan lalu.

Namun, nytimes menyayangkan tindakan sejumlah politisi mengusulkan untuk melakukan pengawasan ketat dalam internet demi melindungi warga negara mereka, namun hal ini dinilai sebagai tindakan kebebasan sipil.

Bahkan sebelum serangan Charlie Hebdo, para pemimpin Eropa mengusulkan atau memberlakukan tindakan keras demi keamanan dalam negerinya seperti yang terjadi pada Parlemen Perancis.

Parlemen Perancis telah mengesahkan undang-undang pada September yang memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil paspor dan kartu identitas warganya yang dituding bergabung dengan organisasi teroris asing, sebagaimana dikutip Nytimes, Jumat (16/1).

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron meminta perusahaan seperti WhatsApp dan Snapchat membuka jalan bagi badan intelijen untuk melihat percakapan antara penggunanya.

Jika perusahaan menolak untuk mematuhi, mereka tidak akan diizinkan untuk beroperasi di Inggris. Namun, usulan Cameron diyakini akan ditolak warganya yang tidak ingin privasinya dilanggar meski dengan alasan keamanan sekalipun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika