REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta setiap perseroan tak mengabaikan masyarakat yang ada sekitarnya. Pihaknya siap menegur perusahaan yang memiliki kewajiban membantu warga dari desa sekitar melalui program corporate social responsibility (CSR).

Sebelumnya, Marwan sempat blusukan ke desa yang berada di sekitar Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Ia pun mengaku menemukan desa yang sangat memprihatinkan di wilayah tersebut. Atas dasar itu, setelah pertemuan dengan pengelola kawasan Jababeka, ia mengaku siap menegur perusahaan yang tak menjalankan CSR.

Apalagi saat ini sudah ada Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dimana disebutkan, pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan merupakan kewajiban, tanggung jawab dan kepedulian perusahaan. 

"Jika ada yang melanggar, maka sanksi akan diberikan kementerian terkait," ujar dia, Jumat (16/1).

Terkait dengan Jababeka, ia bersama dengan pengelola Kawasan Industri Jababeka sedang membentuk tim terkait CSR. Dimana tim itu akan merumuskan dan memetakan masalah, baik ekonomi, sosial, hingga ketenagakerjaan dari desa-desa di sekitar Jababeka. 

Sementara itu,  Direktur PT Jababeka Tbk Hyanto Wihadhi menyambut baik dengan rencana pembentukan tim CSR dengan Kemendes. Ia menilai jika pemerintah pusat langsung turun tangan mengimbau ribuan perusahaan di Jababeka maka hasilnya akan lebih maksimal.

Setiap tahun saja menurut dia, dana CSR yang digelontorkan sekitar Rp 20 miliar. Namun, ia yakin sebenarnya potensi CSR jauh lebih besar dari itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika