REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan, mengatasi banjir kiriman dari Malaysia. Banjir kiriman itu menimpa empat desa di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Ia mengaku prihatin dan kecewa atas kejadian banjir kiriman dari Malaysia yang menimpa empat desa di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Banjir tersebut terjadi setelah hulu Sungai Sembakung di Sungai Pensiangan, Sabah, Malaysia, Sungai Labang, dan Sungai Simalumung di Kecamatan Lumbis Ogong tak mampu menampung luapan air hujan sehingga mengalir ke rumah penduduk setempat.
Akibatnya, ratusan rumah yang terletak di empat desa yakni Desa Atap, Tagul, Lubakan, dan Bungkul terendam banjir dengan ketinggian sekitar satu meter. Berdasarakan laporan yang dia terima, sejumlah desa di sekitar sungai Sembakung memang kerap dilanda banjir dari Malaysia hampir setiap musim hujan.
Dia menegaskan, musibah seperti ini harus dipikirkan agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, kata Marwan, pemda harus segera mengatasi masalah itu agar warga setempat tidak lagi resah dengan ancaman banjir setiap kali musim hujan tiba.
“Kita dorong Pemda untuk mengentaskan persoalan tersebut. Kondisi daerah seperti di Nunukan ini tentu akan kita berikan perhatian khusus,” ujarnya, di Jakarta, Senin (19/1).
Marwan mengaku akan memprioritaskan daerah tersebut. Sebab hingga kini masih tergolong daerah tertinggal. Berdasarkan data yang ia terima, ada dua kabupaten di Kalimantan Utara yang tergolong daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Nunukan dan Malinau. Karena itu, ia menilai dua daerah itu perlu terus didorong agar terlepas dari predikat daerah tertinggal.
“Nunukan dan termasuk Malinau ini ke depannya kita harapkan supaya tidak tertinggal lagi. Ini sudah menjadi target kita,” ujarnya.
Tetapi, kata dia, upaya ini juga memerlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam hal program pembangunan. Khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal di wilayah masing-masing.