REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Masjid Indonesia (DMI) meminta adanya lembaga yang menaungi pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan imam dan khatib di masjid. Ini merupakan respons DMI ihwal usulan Imam Masjid Besar Istiqlal, Mustafa Ali Yakub untuk seleksi khatib yang mengisi khotbah.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) HR Maulany menjelaskan, bila sudah ada lembaga yang mengontrol Imam dan khotib, maka seleksi sudah akan berjalan dengan sendirinya. Sebab, yang memberikan penilaian layak atau tidaknya seorang khotib kata Maulany adalah masyarakat, bukan pemerintah.

“Kita DMI juga berharap akan membuat satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan masjid antara lain juga berkaitan dengan imam dan khotib. Jadi lembaga ini yang memberikan misalnya setifikat,” kata Maulany kepada ROL, Senin (19/1).

Maulany juga berpendapat seleksi khatib yang melibatkan pemerintah tidaklah tepat karena kondisi di Indonesia, seorang imam dan juga khatib bersifat pengabdian. Apabila diadakan seleksi maka ia menganggap imam dan khatib mesti mendapat gaji.

“Sifatkan posisi sebagai imam dan khatib itu pengabdian. Sementara di sisi lain juga harus proporsional,” kata dia.

Bila sudah ada lembaga untuk pendidikan dan pelatihan untuk imam dan khatib, Maulany berharap dapat memberikan pemahaman-pemahaman kepada khatib dalam hal menjaga etika dalam menyampaikan khotbah. Hal ini guna mengantisipasi adanya khotbah-khotbah yang berisi propokatif atau tidak sesuai dengan norma-norma yang diajarkan dalam islam.

Bila ada khatib yang masih dalam tahap belajar dan latihan, sebaiknya jangan dulu diberi kesempatan untuk tampil mengisi khotbah. Harus diberikan waktu untuk benar-benar siap untuk memberikan pemahaman-pemahaman mengenai Islam di dalam khotbah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika