Selasa 20 Jan 2015 21:54 WIB

Soal BG, LSI: Rakyat Indonesia Ingin KIH tak Lagi Tekan Jokowi

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Megawati Soekarnoputri, Jokowi, JK, dan Surya Paloh (kiri ke kanan).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Megawati Soekarnoputri, Jokowi, JK, dan Surya Paloh (kiri ke kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lingkaran Survey Indonesia, Ardian Sopa menjabarkan temuan hasil survei LSI bertema 'Matahari Kembar Kapolri?'. Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik yaitu sebesar 63,50 persen merasa khawatir munculnya 'matahari kembar' di kepolisian.

Atas dasar itu, publik ingin agar Jokowi segera melantik Kapolri. Hanya saja, mayoritas atau sebanyak 69,78 persen publik berharap partai pendukung Jokowi yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) supaya tidak lagi menekan Jokowi untuk tetap melantik tersangka korupsi Budi sebagai Kapolri.

“Karena, pada dasarnya masyarakat tidak ingin tersangka korupsi menjadi kapolri. Sehingga, masyarakat berharap supaya Jokowi tidak meneruskan langkahnya melantik Budi sebagai pimpinan tertinggi kepolisian Tanah Air,” ujarnya.

Hanya sebanyak 23,60 persen publik mendukung supaya KIH tetap menekan Jokowi untuk melantik Budi dan 6,62 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu apakah KIH harus tetap memaksa Jokowi supaya melantik Budi. Dia menambahkan pekerjaan rumah (PR) untuk presiden yaitu seharusnya mengambil langkah win win solution yang tidak mencederai DPR atau mengkhianati rakyat.

“Salah satu solusinya yaitu Budi mengundurkan diri menjadi kapolri. Atau bisa saja tetap dilantik namun keesokan harinya dinonaktifkan,” katanya.

pengumpulan data survei kali ini dilakukan 17-18 Januari 2015 dengan menggunakan telepon pintar LSI, sehingga lebih efisien dan cepat dalam mengumpulkan data. Adapun metode sampling adalah multistage random sampling. Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif yaitu diskusi grup (FGD) di tujuh ibu kota provinsi terbesar, tanya jawab secara mendalam, dan analisis media sosial.

“Sementara jumlah responden 1.200 orang di 33 provinsi dengan tingkat kesalahan (margin of error) 2,9 persen,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement