REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan anggaran Kejaksaan Agung yang dinilai relatif kecil untuk menjalankan dengan baik semua tugas dan fungsi institusi yang dipimpinnya.

"Kami meminta perhatian lebih dari DPR RI yang memiliki kewenangan politik di bidang anggaran," kata HM Prasetyo pada Seminar Nasional "Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja Hukum Tahun 2015" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (22/1).

Pembicara lainnya pada semintar tersebut adalah Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Pelaksana Tugas Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Sedangkan Ketua KPK Abraham samad yang dijadwalkan menjadi pembicara, tapi tidak hadir.

HM Prasetyo mencontohkan, kecilnya anggaran Kejaksaan Agung pada penggajian gaji jaksa yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyidik dari lembaga penegak hukum lainnya. "Kejaksaan Agung sering mengalami kendala anggaran dalam menyelesaikan suatu perkara. Apalagi perkara korupsi di daerah yang

membutuhkan anggaran lebih banyak," katanya.

Prasetyo mengakui anggaran Kejaksaan Agung untuk menangani perkara minim. Ia mencontohkan, jika perkara dugaan korupsi yang lokasinya di Indonesia bagian Timur, membutuhkan jarak tempuh yang jauh dan biaya transportasi mahal.

"Karena itu, Kejaksaan Agung sering tidak bisa melakukan upaya penegakan tindak pidana korupsi secara maksimal," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika