REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menegaskan Munas Bali dan Ancol memiliki status yang sama. Ia juga menegaskan keduanya diakui oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Leo Nababan, menanggapi ucapan sekretaris fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, yang mengatakan dasar yang dipakai menteri Hukum dan Ham dalam pilkada dan kegiatan kepartaian adalah hasil munas Ancol. Hal ini telah di klarifikasi oleh Yorris Raweyai ke kementerian Hukum dan Ham.

"Tidak pernah menteri Hukum dan Ham bilang gitu, sudah di selidiki oleh Yorris dan Tantowi," ujar Leo Nababan Kamis (22/1)

Leo menegaskan, Menkumham saat berbicara di Komisi III DPR sudah jelas mengatakan beda penangganan antara Golkar dengan PPP. Jadi ia meminta jangan ada yang manipulasi lagi hasil keputusan yang sudah ada.

"Saya mengajak seluruh pihak, menyerahkan seluruhnya ke juru runding  islah yang diadakan hari ini," katanya.

Leo berharap ke pihak Aburizal Bakrie agar tidak mengganggu keputusan yang sudah dibuat. Leo juga meminta, seluruh keputusan termasuk hasil perundingan hari ini tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak saja. Apalagi menambah-nambah perkataan yang disampaikan menteri soal Munas Riau.

Ia menambahkan apapun yang dikatakan Bambang Soesatyo tidak benar, menjadikan Munas Riau sebagai dasar. Sebab seluruh hasil di Munas Riau sudah dimatikan di Riau atau demisioner.

"Intinya yang dikatakan Bambang tidak benar," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika