REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mobil nasional (mobnas) memasuki babak baru di Tanah Air. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara perusahaan mobil Malaysia, Proton, dan perusahaan otomotif Indonesia, PT Adi perkasa Citra Lestari (ACL), di Shah Alam, Malaysia, Jumat (6/2).

Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Azam Azman Natawijana menyatakan jangan sampai proyek mobil nasional menghambat iklim investasi di Indonesia. Dia menyebutkan di era perdagangan bebas saat ini Indonesia terikat pada aturan World Trade Organisastion (WTO). “Kalau tidak hati-hati bisa-bisa kita bisa mendapat sanksi dari WTO,” kata dia, Ahad (8/2).

Dia menyebutkan di era perdagangan bebas saat ini tidak diperbolehkan adanya keistimewaan bagi suatu produk di pasaran. Termasuk mobil nasional. Idealnya, versi WTO, perlakuan pada mobil nasional dan juga mobil merk negara lain harus sama. ”Kalau tidak negara lain akan berpikir ulang berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengusulkan agar wacana mobil nasional dikaji lebih mendalam dan tidak sekedar latah saja. Hal ini agar pembuatan mobil nasional bisa diterima pasar dan dapat bersaing dengan merk lain yang sudah mapan. “Kalau tiba tiba muncul dan tidak kuat ya ujungnya nanti gulung tikar,” kata dia.

Sejauh ini, kata Azam, dirinya belum bisa menangkap jelas konsep kerjasama yang dibangun oleh Proton dan juga PT ACL. Dia menanyakan apakah sifatnya Business to Business atau memang arahnya ke mobil nasional.

Jika arahnya kepada kerjasama swasta dirinya tak mempersoalkan. Tetapi jika ini menjadi cikal bakal mobil nasional dia tidak sepakat. “Soalnya teknologi mobil Malaysia menurut saya biasa-biasa saja,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika