REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsolidasi kekuatan dua kandidat calon Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan cukup sengit. Seperti yang terjadi pada acara konsolidasi pemenangan wilayah Indonesia Timur, Ahad kemarin.
Hatta Rajasa hadir pada deklarasi dukungannya di Hotel Aryaduta, Manado, Sulawesi Utara. Sementara Zulkifli Hasan melakukan konsolidasi dukungan di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto dalam pengamatanya mengatakan, meski sengit, terdapat perbedaan diantara dua kandidat. Pertama dilihat dari waktu persiapan deklarasi.
"Kalau persiapan deklarasi dukungan untuk Bang Hatta di Manado, memakan waktu sebulan. Sementara persiapan konsolidasi untuk Bang Zul hanya beberapa hari, sangat singkat," kata dia, Senin (9/2).
Kemudian ia menilai pengurus DPD dan DPW yang hadir di acara konsolidasi Hatta Rajasa di Manado terkesan datang karena bakal ada agenda kongres partai. Sementara pada konsolidasi dukungan untuk Zulkifli Hasan di Lombok datang dengan inisiatif untuk melakukan perubahan partai.
"Deklarasi dukungan di Lombok adalah atas inisiatif dan keinginan pengurus wilayah Indonesia Timur untuk menyuarakan perubahan dan agenda-agenda penting ke depan," papar Yandri. "Dan pengurus DPW dan DPD yang hadir di Lombok adalah pemilik suara mayoritas," imbuhnya.
Dalam acara konsolidasi di Lombok, kata Yandi, juga ada arus perubahan yang sangat kuat, yang disuarakan pengurus dan peserta yang hadir. Salah satu gagasan besar yang diusung adalah mengembalikan fungsi dan kewenangan pengurus DPW dan DPD dalam menentukan calon kepala daerah.
"Selama ini, persoalan penentuan calon kepala daerah selalu hanya diputuskan oleh DPP. Dalam testimoni konsolidasi di Lombok, seluruh kader menginginkan dihidupkan kembali gagasan lama yang mandek, yaitu otonomisasi pengurus wilayah,” katanya.
Pengurus wilayah PAN akan memiliki kewenangan dalam menentukan calon kepala daerahnya sendiri. Kemudian, PAN juga tidak akan menjadi partai yang otoriter karena DPP PAN tidak lagi menjadi penguasa yang mendikte daerah dalam penentuan bakal calon kepala daerah.
"Untuk itu, pengembalian atau penyempurnaan kembali otonomi DPD tersebut menjadi agenda penting partai," kata dia dalam pernyataan tertulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika