REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah AS meminta pada kongres pada Rabu (11/2) untuk menggunakan kekuatan militer untuk melawan ISIS.
Kegagalan AS sejauh ini adalah meminta otoritas resmi untuk menggunakan kekuatan milter dalam melawan ISIS. Sehingga koalisi ini selalu mendapatkan kritikan dari anggota Kongres karena melangkahi kewenangan konstitusional presiden.
Pemimpin DPR dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi mengatakan, izin pemerintah AS bisa keluar hingga tiga tahun. Menurutnya belum ada keputusan tentang ruang lingkup geografis atau batas untuk penempatan pasukan tempur.
Demokrat bersikeras melarang pengiriman pasukan militer ke AS. Namun beberapa anggota Partai Republik merasa tidak pantas untuk membatas gerak pimpinan militer.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri dari Republik, Senator Bob Corker mengatakan sidang, akan dipercepat terkait permintaan Obama. Mereka telah berkonsultasi rutin dengan anggota parlemen sebelum membuat permintaan resmi.
Obama juga diharapkan dapat meminta izin pencabutan perang di Irak. Karena sejak 2001 izin tidak kunjung didapatkan, demikian laporan Reuters.