REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyetujui APBN Perubahan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 ini sebesar Rp 10,597 triliun. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menjelaskan, angka ini terdiri dari APBN 2015 sebesar Rp 6,7 triliun dan alokasi tambahan sebesar Rp 3,8 triliun.

Dengan demikian angka ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi juga menambahkan beberapa rincian anggaran program KKP di tahun 2015 ini.

Pertama, menurut dia, dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp Rp 398,9 miliar. Kemudian pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP sebesar Rp 73,2 miliar dan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap senilai Rp 2,6 triliun.

Selanjutnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya sebesar Rp 1,36 triliun dan Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sejumlah Rp 1,52 triliun. Berikutnya peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan sebesar Rp 1,008 triliun dan pengelolaan sumber daya laut pesisir, dan pulau-pulau kecil senilai Rp 1,382 triliun.

Selanjutnya terkait penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan sebesar Rp 762, 2 miliar dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan sebesar Rp 906,3 miliar. Terakhir, pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Rp 491,3 miliar.

Komisi IV DPR RI juga meminta kepada KKP untuk memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat di wilayah pesisir pada APBN P tahun 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika