REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta masyarakat dan semua pihak untuk menghormati siapapun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pilihan Presiden Joko Widodo, nantinya.
"Siapapun yang ditunjuk, semua harus legawa. Bahkan, kalau Komjen Budi Gunawan dilantik, mari diterima," ujarnya, ketika ditemui usai Konsolidasi Organisasi dan Ortom Muhammadiyah se-Jawa Timur di Kantor PW MuhammadiyahJatim di Surabaya, Sabtu (14/2). Menurut dia, ini merupakan jalan kearifan dan masalah cukup berat yang dipikir seorang Presiden.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut bercerita, saat ia dan pengurus MUI bertemu Presiden sebelum lawatan ke luar negeri sekitar dua pekan lalu, Jokowi menyampaikan penentuan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sudah prosedural, antara lain bertanya ke Kompolnas, Polri dan BIN.
"Cuma tanya ke KPK memang tidak sempat dan meyakini semua sudah tidak ada persoalan sehingga diajukan ke DPR. Tapi ternyata sehari sebelum uji kelayakan, calon Kapolri ditetapkan tersangka oleh KPK," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga mengaku dilema menghadapi keputusan DPR yang meloloskan Komjen Budi Gunawan saat uji kelayakan di Komisi III, dan selanjutnya diterima di sidang paripurna DPR RI. Din juga berpesan agar dalam memutuskan nama Kapolri juga dipertimbangkan secara spiritualnya, bukan hanya pertimbangan hukum, politik dan moral.
"Saat itu saya mewakili MUI menyarankan ke Presiden untuk menggunakan hati nurani dan gunakan pertimbangan spiritual, yakni berdoa ke Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Hadist Rasulullah SAW," tuturnya.
Pihaknya meyakini tidak lama lagi Presiden Jokowi akan mengumumkan nama Kapolri dan meminta semua pihak melihatnya sebagai keputusan terbaik. "Mungkin dalam hitungan menit atau jam, beliau akan mengumumkan. Tapi saya juga tidak tahu, ukuran waktunya bisa puluhan atau ratusan jam," kata tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika