Senin 16 Feb 2015 08:27 WIB

Menpora Ingatkan PSSI Ikuti Keputusan Tim Sembilan

Rep: C70/ Red: Erik Purnama Putra
Menpora Imam Nahrawi di Komisi X DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menpora Imam Nahrawi di Komisi X DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PARIAMAN -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengikuti keputusan Tim Sembilan terkait penundaan penyelenggaraan Indonesia Super League (ISL) 2015.

“(PSSI harus ikut itu), siapa pun yang hidup di muka bumi ini harus mengikuti aturan,” kata Imam di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Sumatrra Barat, Ahad (15/2).

Menurutnya, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) adalah organisasi yang benar-benar profesional. Maka, ia pun meminta kepada BOPI untuk berani bertindak tegas, tega, berani dan jangan takut dengan ancaman pihak manapun.

“Kalau hari ini (Ahad) kemudian dimunculkan statemen, ada anggota DPR, pendukung klub marah-marah. Hal-hal seperti ini (persyaratan BOPI) harus dilakukan oleh PSSI, jangan sampai pemerintah turun,” tuturnya.

Sebelumnya, Tim Sembilan telah mengeluarkan kebijakan penundaan penyelenggaraan ISL. Kebijakan itu menyusul verifikasi yang dilakukan BOPI terhadap klub kontes ISL. PT Liga Indonesia dianggap tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, di antaranya pelunasan gaji para pemain.

Belum lagi, lanjut Imam, terkait persoalan ketenagakerjaan, tenaga asing harus sudah memenuhi aturan main yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Imigrasi.

Menurut dia, PSSI harus bisa menjadi lembaga yang memastikan semuanya hal harus berjalan dengan baik. “Kalau seperti ini, pemerintah menemukan sesuatu yang tidak baik, berarti ada yang harus dilakukan. Terus terang, juga berlaku untuk olahraga nasional lain,” kata mantan sekjen PKB tersebut.

Dia menyatakan, persoalan yang terjadi saat ini adalah momentum bagus untuk sepakbola agar berfikir lebih baik lagi. Ini soal kemanusiaan, sehingga di kemudian hari tidak terjadi persoalan.

Imam menambahkan, kepada pihak kepolisian, agar mengeluarkan izin setelah mendapat rekomendasi dari BOPI. “BOPI adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Kita harapkan kepolisian harus mengikuti aturan yang ada."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement