REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manuver politik Presiden Jokowi mengindikasikan ia akan memanfaatkan kekuatannya di kalangan rakyat.

“Dengan mengikuti suara publik, Jokowi berharap dapat sokongan dari rakyat,” ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, Kamis (19/2).

Firman membacanya dari sikap Jokowi yang lebih mengutamakan suara publik dibanding suara PDI Perjuangan sebagai partai yang menaunginya.  Terutama terlihat dari keputusannya yang membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Ini adalah upaya untuk meraih simpati publik yang sempat hilang karena lamanya Jokowi memutus perkara ini,” papar Firman.

Selain itu, Jokowi ingin menegaskan kalau dia bukan  bagian dari kubu Koalisi Merah Putih maupun di kubu Koalisi Indonesia Hebat. Tetapi, dia berada di kubu rakyat.

Firman memprediksi, posisi ini akan membawa konsekuensi dirinya dihambat di parlemen. Namun, dengan modal suara publik, Jokowi berharap rakyat yang akan membelanya.

“Istilahnya, Jokowi berkoalisi dengan rakyat,” kata dia.

Firman menyatakan posisi Jokowi ini unik. Dia merupakan bagian dari KIH namun tidak memiliki kekuatan. Hal ini menyebabkan Jokowi tidak memiliki kuasa untuk mengontrol PDIP sepenuhnya. Ini akhirnya membuat Jokowi selalu berada di bawah bayang bayang Megawati sebagai orang terkuat di PDIP.

Sedangkan di KMP, dia juga tidak mungkin pindah haluan. Hal ini bisa mempengaruhi citra sebagai seorang politisi yang bisa dicap sebagai pragmatis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika