REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan wali kota seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat.

"Pertemuan ini perlu digelar tiga bulan sekali, masalah-masalah yang ada di bawah dapat diketahui bersama, dan desain kebijakannya dapat nyambung dari pusat ke bawah," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat koordinasi di Bogor, Jumat (20/2).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan dalam rapat koordinasi ini dihadiri seluruh wali kota se-Indonesia.

"Pertemuan Bapak dengan kepala daerah khusus wali kota, gubernur, dan bupati sudah, sekarang khusus wali kota untuk mendapat arahan Presiden," kata Tjahjo Kumolo.

Ia mengungkapkan masih ada tiga wali kota yang belum hadir karena terkendala tiket perjalanan.

"Masih ada tiga wali kota yang tiketnya masih sulit, satu dari Banda Aceh, dua dari Bima, mungkin siang baru bisa merapat," katanya.

Dalam kesempatan ini, Tjahjo juga menyampaikan berita duka terhadap meninggalnya Wali Kota Cirebon dan anggota DPD Maluku Utara.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan pertemuan merupakan arahan Presiden. Dalam pertemuan ini, diharapkan para wali kota menyampaikan unek-unek kendala atau usulan-usulan skala prioritas yang belum bisa dialokasikan dapat diakomodasi dalam APBNP 2015.

"Ini ada Bappenas juga untuk tahun anggaran 2016 yang akan datang," kata Tjahjo.

Rapat koordinasi ini, kata dia, merupakan tindak lanjut acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015--2019.

Tujuan dari rakor ini untuk membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, dan kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang-tindih peraturan perundang-undangan, serta egosektoral.

Ikuti Whatsapp Channel Republika