REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat lima investor menyatakan minatnya untuk menanamkan modalnya di sektor maritim. Tiga di antaranya sudah menyampaikan komitmen nilai investasi sebesar 9,3 miliar dolar AS.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, kelima investor tersebut seluruhnya tercatat sebagai penanaman modal asing (PMA) masing-masing dari Australia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan dan China. Tiga perusahaan bergerak di bidang industri galangan kapal dan dua lainnya bergerak di industri perikanan. Menurutnya, marketing officer investasi BKPM terus mengawal minat investasi tersebut agar segera dapat terealisasi.
“Dari hasil berbagai pertemuan BKPM dengan pihak investor, setidaknya ada tiga investor yang diharapkan segera melakukan proses realisasi investasi. Satu di antaranya adalah investor bidang industri perikanan yang akan melakukan perluasan,” jelas Franky di Jakarta, Sabtu (21/2).
Franky mengatakan, ketiga investor tersebut sudah mendapatkan penjelasan yang detail tentang berbagai peraturan dan insentif yang diberikan pemerintah terkait industri galangan kapal maupun industri perikanan.
Sebelumnya, pada akhir 2014 pemerintah telah menyepakati untuk memberikan berbagai insentif bagi industri galangan kapal, khususnya untuk industri galangan kapal di luar Batam. Kesepakatan insentif tersebut yakni restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) atau tidak dipungut, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen yang bersinggungan dengan industri lain, pembebasan bea masuk (BM) impor komponen, dan pengurangan pajak (tax allowance).
Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi sektor galangan kapal di luar Batam yang berjumlah 80 perusahaan. Diharapkan, 80 perusahaan tersebut dapat berkembang seperti 110 perusahaan serupa di Batam yang sudah menikmati fasilitasi insentif kawasan perdagangan bebas (free trade zone). “Pemerintah memperkirakan investasi sektor galangan kapal tahun 2015 mencapai Rp 30 triliun,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika