REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Provinsi Sulawesi Selatan dijadwalkan bakal menggelar pilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak akhir tahun 2015. Persiapan untuk Pilkada diisyaratakan akan dimulai pada bulan April mendatang.
Namun, berbagai permasalahan dalam persiapan Pilkada masih dihadapi komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten/kota Sulawesi Selatan. Masalah utama adalah mengenai pendanaan yang akan digunakan KPU untuk Pilkada. Selain itu beberapa hal pendukung seperti keamanan masih belum ada kejelasannya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Iqbal Latif menjelaskan, terdapat beberapa daerah yang memang anggarannya dinilai tidak sejalan dengan jumlah TPS serta persiapan lain yang mesti dilakukan oleh KPU.
Di Kabupaten Bulukumba misalnya, awalnya KPU telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 19 miliar tetapi setelah diajukan ke DPRD mereka hanya diberi jatah Rp 9 miliar. Hal serupa terjadi di kabupaten Luwu Utara. KPU mengusulkan Rp 14 miliar tapi dana yang digelontorkan pemerintah kabupaten hanya Rp 8 miliar.
"Tentu ini agak kurang dari sisi kebutuhan kami. Sehingga, kami laporkan ke gubernur untuk dapat dijembatani atau difasilitasi agar bisa diberikan porsi yang maksimal untuk anggaran pilkada," ujar dia, Senin (23/2).
KPU di sebelas kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran dan seluruh pemerintah daerah telah menyiapkan dana APBD. Tetapi, ada yang sudah memenuhi sesuai yang diajukan dan ada beberapa daerah yang belum.
Selain masalah pendanaan, keamanan pun harus menjadi titik yang mesti dipersiapkan secara baik. Hal ini karena disinyalir akan banyak perselisihan yang mengakibatkan kerugian terutama di rawan konflik.
Kepala KPU Tana Toraja, Risal Randa mengatakan pihak keamanan yang berada di Tana Toraja dan Toraja Utara hanya berkisar 400 orang dari pihak kepolisian. Padahal tempat pemungutan suara (TPS) yang ada mencapai 1111. Hal ini jelas sangat timpang.
"Kami tidak mau kejadian Pilkada 2010 yang mengakibatkan pembakaran pada 13 kecamatan terulang kembali. Maka penjagaan harus seimbang. Malah kalau bisa diperketat karena percikan kericuhan selalu muncul tiba-tiba ditempat kami," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berjanji akan memberikan dukungan yang maksimal untuk KPU dalam pelaksanaan Pilkada. Termasuk mengenai permasalahan anggaran. Namun dia sangat mewanti-wanti agar pelaksanaan Pilkada di 11 kabupaten tidak boleh mundur. Terlebih jika hanya karena masalah anggaran.
"Kalau ada distorsi, laporkan ke saya. Masalah anggaran, bisa kita diskusikan dan selesaikan bersama. Jangan sampai mendramatisir pemilu ini hingga terlalu tegang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika