REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan anggota Bawaslu se-Indonesia siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan persiapan jelang pelaksaan Pilkada serentak periode pertama yang akan diikuti oleh 271 kabupaten.
Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada serentak untuk pertama kalinya ini diprediksi cukup tinggi.
"Potensi masalah di Pilkada serentak cukup tinggi. Maka Bawaslu berkoordinasi dan menyampaikan kepada presiden apa yang akan dipersiapkan oleh jajaran penyelenggara pemilu sehingga pelaksanaan Pilkada serentak itu bisa lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya," jelasnya di Istana Negara, Selasa (24/2).
Menurutnya pihaknya sudah selesai menyusun regulasi terkait Pemilu. Karenanya, ia berani menyatakan bahwa lembaganya sudah siap untuk menjadi pengawas dalam pelaksanaan Pilkada serentak periode pertama yang akan dilakukan pada Desember 2015 nanti.
"Kita optimistis 90 persen regulasi kita sudah siap. Tinggal dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintahan," katanya.
Sementara itu, terkait anggaran, Muhammad mengatakan bahwa Bawaslu terus melakukan advokasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mendorong kabupaten atau kota yang belum optimal dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.
Meski demikian, ia tidak menyebut berapa kabupaten atau kota yang belum siap dalam hal anggaran tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika