REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNG PINANG--Gas yang bersumber dari Kabupaten Natuna sejak lima tahun lalu sampai sekarang dieksploitasi untuk kepentingan Singapura, sementara bahan bakar itu dibutuhkan Provinsi Kepulauan Riau untuk sektor energi.
"Sejak saya menjabat Wakil Gubernur Kepri, gas itu sudah didistribusikan Conocophillips ke Singapura. Saya tidak tahu berapa banyak gas yang sudah diekspor ke negara itu," ujar Gubernur Kepri HM Sani kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR di ruang rapat Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa.
Sani menegaskan izin penambangan gas di Natuna maupun pengeksporan gas ke Singapura dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dia juga tidak mengetahui berapa lama perusahaan tersebut mendapat izin dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kepri, kata dia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut.
"Kontribusi yang diberikan ke Kepri berupa dana bagi hasil," katanya.
Dia mengatakan Kepri membutuhkan gas Natuna untuk bahan bakar pembangkit listrik. Sebab keterbatasan bahan bakar yang murah dan anggaranmenjadi salah satu permasalahan yang dihadapi PT PLN untuk meningkatkan kapasitas listrik.
Permasalahan itu sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat pertemuan di Batam baru-baru ini. Menteri bersedia membantu, namun diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kepri.
PT PLN akan membangun pipa gas sepanjang 13 KM agar Conocophillips dapat mendistribusikan gas 55 mmscfd ke lokasi pembangkit listrik di Tanjung Uncang.
"Ini program jangka pendek. Saya berharap dapat terealisasi," ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Ramsin Siagian mengatakan penjualan gas ke Singapura merupakan "kebocoran". Seharusnya, pemerintah mendahulukan kebutuhan masyarakat Kepri, bukan menjual gas tersebut ke Singapura.
Kondisi itu membuatnya merasa kasihan dengan masyarakat Kepri. Seharusnya, listrik di Kepri terang benderang, bukan seperti sekarang sering terjadi pemadaman listrik. Bahkan Natuna pernah mengalami krisis listrik baru-baru ini.
"Kami akan menanyakan permasalahan ini kepada Menteri ESDM. Kami juga akan mengawal dan mendesak agar program jangka pendek penyaluran gas ke PLN di Batam dapat direalisasikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika