REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mendesak Presiden Joko Widodo membeberkan isi percakapan dengan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, telepon Abbott bisa mengganggu momentum politik Indonesia. Menurutnya, Abbott kemungkinan besar bisa membebaskan warga negara Australia yang menjadi terpidana mati, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran lewat lobi terkait hubungan dua negara.

“Sebab itu, Joko Widodo harus membeberkan percakapan via telepon tersebut,” ujar Hanafi Rais kepada ROL, Jumat (27/2)

Politikus PAN itu menuturkan, jika telepon Abbott membahas hukuman mati, maka Jokowi harus bertindak untuk menunda hukuman mati atau menyegerakan hukuman mati dua Bali Nine. Selain itu, jika Andrew dan Myuran masih memerlukan beberapa pertemuan di pengadilan, hal itu juga harus disampaikan kepada publik.  

“Kalau menunda ekseskusi, Jokowi harus jelaskan alasannya dan sampaikan pada publik,” ujar Hanafi

Bagi Hanafi, tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia harus ditunjukan dengan mengeksekusi dua Bali Nine. Sebab Jokowi perlu menunjukan sikap ke Australia, jika Indonesia mampu menjalankan hukum yang telah ditetapkan.  

Selain itu, tindakan tegas Jokowi juga mampu menjelaskan jika Australia butuh Indonesia. Sedangkan Indonesia tidak terlalu membutuhkan Australia. (baca: Tak Ada Alasan Indonesia Takut dengan Australia).

Dalam pembicaraan lewat telepon itu, Abbott mengemukakan harapanya agar pelaksanaan eksekusi tidak dilanjutkan, mengingat rehabilitasi yang telah dijalani kedua narapidana. Namun, PM Abbot tidak bersedia mengungkap rincian isi pembicaraan kedua kepala negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika