REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) melapor ke KPK dinilai positif. Hal ini akan memecah kekompakan DPRD Jakarta sehingga akan terkuak misteri dibalik dana siluman.

Hal ini disampaikan pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio, kepada Republika, Jumat (27/2).

Menurutnya, langkah Ahok ini akan tetap dilawan DPRD. Hak Angket akan tetap dilaksanakan.

Hak ini adalah tekanan politik DPRD kepada Ahok. “Jadi dilaporkan atau tidak DPRD tetap akan dipanggil. Apalagi komunikasi politik antara Ahok dengan Anggota DPR lemah dan anyep,” imbuhnya.

Langkah Ahok ini dinilainya jitu, karena biasanya bila berurusan dengan KPK anggota dewan jadi tidak kompak dan individualis. Mereka akan lebih mementingkan diri sendiri agar selamat dari jeratan hukum.

Langkah Ahok kali ini secara komunikasi politik merupakan hal baru. Ahok biasanya keras dalam bertindak. “Dari kebiasaannya yang suka nabrak-nabrak menjadi strategis,” imbuh Hendri.

Ahok baru-baru ini melaporkan dugaan dana siluman dalam APBD 2015 kepada KPK. Hal ini direspon positif oleh DPRD. Wakil Ketua DPRD dari PPP Abraham Lunggana menjelaskan hal itu tidak masalah. Dia mempersilahkan Ahok melaporkan hal itu kepada KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika