REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ingin Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dicanangkan pemerintah pusat tidak dihapus. Namun, hingga saat ini Jabar belum mendapatkan kejelasan apakah program tersebut dihapus atau tidak.

"Kasian tenaga pendampingan ribuan kasin banyak yang nganggur. Angka pastinya saya tak hapal tapi jumlahnnya ribuan," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Jabar Dede Rusdia kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Menurut Dede, sambil menunggu kejelasan PNPM, Ia melakukan antisipasi untuk menahan gejolak dari pendamping. Namun, merrka juga mengerti kondisi ini. Mungkin, nanti ada program baru dengan peluncuran Undang-undang desa atau program desa Rp 1 miliar, akan memerlukan tenaga pendampingan.

Dede menilai, Program PNPM itu bagus karena meringankan beban. Jadi, sangat bagus untuk membangun masyarakat pedesaan. Selama ini, kata Dede, belum pernah dana PNPM bermasalah yang sudah disebar hampir di seluruh desa di Jawa Barat. Hingga saat ini pihaknya masih belum menerima mekanisme yang jelas terkait peraturan baru tersebut.

Sekarang, kata dia, pihaknya hanya bisa menjaga apa yang telah berlaku di lapangan khususnya terkait dengan pekerjaan fisik yang masih berjalan. Dana yang masih bergulir dilapangan saat ini, jumlahnya hampir mencapai Rp1,1 triliun. Dana tersebut masih belum jelas peruntukannya untuk pembangunan apa lantaran masih belum ada payung hukumnya dari pemerintah pusat.

Untuk menyikapi hal tersebut, kata Dede,  Pemprov Jabar sudah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya adalam melayangkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai payung hukum PNPM. Dede mengakui, tersendatnya program PNPM membuat beberapa desa di Jabar mengeluh. Karena, program tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Dede menambahkan, Pemerintah pusat baru memberikan surat edaran agar mewaspadi serta menjaga bantuan PNPM yang masih mengendap di masyarakat. Karena, itu masuknya program pusat ke daerah. Pemprov Jabar, hanya melanjutkan serta mengawasi pekerjaan fisik yang masih berjalan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika