REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Target pemerintah untuk menaikkan kapasitas listrik 35 ribu megawatt dalam lima tahun ke depan dinilai cukup berat. Menteri ESDM Sudirman Said bahkan juga mengakui masih ada hambatan dalam Pengadaan Listrik di Indonesia.

"Itulah keadaan kita, memang 10 ribu MW pertama dan kedua mengalami keterlamabatan. Karena itu kita coba berbenah," jelas Sudirman, Ahad (1/3).

Dirinya mengatakan, Pemerintah saat ini sedang melakukan koreksi apa saja penyebab yang menjadi penghalang. Menurutnya permasalahan yang ada adalah pengadaan lahan, proses perizinan, problem keuangan, dan kredibilitas swasta yang memegang proyek pembangunan pembangkit listrik.

"Kredibility developer temen PLN dan Dirjen Listrik bercerita ada 14, yang perform hanya empat, itu juga mengalami kerugian ketika listrik ditender belomba harga rendah tanpa berhitung lebih dalam. Meskipun nama besar ada masalah. Masalah berikutnya kordinasi antar kementerian," ujarnya.

Sudirman melanjutkan, selama ini masyarakat menganggap bahwa permasalahan tersebut merupakan kesalahan dari Pemerintah dan PLN. Padahal hal itu merupakan tanggung jawab dari seluruh stakeholder.

Untuk tantangan perihal sulit nya perizinan dan koordinasi antar kementerian, Sudirman menyebut bahwa penyelenggaraan PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan di BKPM menjadi salah satu solusinya. Dia menyebut bahwa antar kementerian sudah sepakat untuk mempermudah izin.

"Juga kami bentuk Project Management Office atau PMO untuk mendampingi PLN dalam melaksanakan setiap project," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika