REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Luasnya hutan di Indonesia bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan.

Krena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menginginkan adanya pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi lingkungan. Tujuannya agar tidak terjadi kerusakan hutan yang membawa akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.

Marwan menjelaskan, hutan desa pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

"Artinya, hutan desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan," ujar Marwan di Jakarta, Rabu (4/3).

Dengan adanya pengelolaan hutan desa secara profesional oleh masyarakat setempat, Marwan yakin, kawasan hutan akan bisa memberi banyak manfaat dari sisi ekonomi. Selain itu, praktik illegal logging yang semakin merusak hutan alami di Indonesia juga dapat dikurangi.

Atas dasar itu, ia menyarankan, pelaku utama hutan desa adalah lembaga desa, dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa dan diarahkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pelaksanaannya, imbuh Marwan, program hutan desa bisa diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya dengan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan. "Ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Karena hutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya dan ekologis," kata politikus PKB tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika