REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Rano Karno diminta agar berhati-hati dan meneliti rekam jejak seseorang yang akan dipilih sebagai Wakil Gubernur Banten, saat ia resmi dilantik menjadi gubernur definitif Provinsi Banten.

Ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhamadiyah Dahnil Azhar yang juga merupakan pegiat korupsi Banten, Rano harus melihat rekam jejak dari setiap kandidat Cawagub. Agar yang menjadi pendamping Rano hingga di akhir tahun 2017 merupaka orang yang bersih dan kuat.

"Salah satu yang menentukan Cawagub adalah persetujuan Gubernur defenitif. Jadi Gubernur harus tegas menolak mereka yang punya rekam jejak buruk sebagai calon wagub," katanya, Kamis (5/3).

Selain itu, Rano juga harus mempertimbangkan etika politik serta tingkat kepercayaan masyarakat Banten.  Terlebih, Rano menggantikan Ratu Atut Chosiyah sebagai pentolan Partai Golkar Banten yang tersandung kasus korupsi. 

"Karena, biasanya standar etika politisi di Indonesia seringkali abai, makanya Rano harus teliti melihat rekam jejak masa lalu," ujarnya.

Sementara Rano mengaku menginginkan wakil yang mampu membantunya dalam sisa masa jabatannya. "Yang harus dipahami, sisa waktu saya sisa dua tahun, saya ingin fokus dalam dua tahun ini. Wakil harus membantu saya dalam menyelesaikan dua tahun," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno, di Kota Serang, (4/3).

Namun ia tidak menutup kemungkinan siapa saja yang akan menjadi pendampingnya. Karena semua memiliki hak untuk mengajukan nama, terutama dari partai pengusung sewaktu dirinya maju bersama Ratu Atut dalam Pilkada Gubernur Banten di tahun 2012 silam.

"Bisa dari partai bisa dari birokrat. Semuanya bisa," ucapnya.

Rano pun enggan terburu-buru untuk memilih wakilnya. Hal ini dikarenakan bahwa sang wakil harus benar-benar memahami keinginan Rano untuk membangun Banten hingga akhir masa jabatannya.

"Belum ada calon, kita santai santai aja,artinnya kita ikuti mekanisme aja. Dan sampai hari ini belum ada surat dari kemendagri," tegasnya.