REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kisruh terkait dana siluman yang terjadi antara Gubnernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD kian mewarnai Jakarta. Terkait isu ini, Wali Kota Bandung menyatakan tidak menemukan indikasi dana siluman di Pemerintah Kota Bandung.
"Insya Allah enggak ada (indikasi dana siluman di Pemkot Bandung)," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Balai Kota beberapa waktu lalu.
Ridwan menyatakan sejauh ini ia tidak melihat adanya indikasi dana siluman di Pemkot Bandung, pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bandung tidak sebesar di Jakarta yang mencapai Rp 73 triliun.
Selain itu, ia menilai tidak ditemukannya dana siluman di pemerintah kota Bandung karena Pemkot memberi ruang bagi anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi konstituennya. Aspirasi tersebut, lanjut Ridwan, akan dimasukkan ke dalam SKPD.
"Di Jakarta kayaknya enggak ada ruang anggota DPRD punya dana aspirasi. Nah, kalau di Bandung ada," lanjutnya.
Melihat polemik berkelanjutan terkait dana siluman yang sedang dihadapi Jakarta, Ridwan berharap agar masalah tersebut dapat segera terselsaikan. Mengenai masalah dana siluman itu sendiri, Ridwan menilai kedua belah pihak, Ahok dan DPRD Jakarta, memiliki pandangannya masing-masing. Ini membuat pandangan terkait APBD Jakarta menjadi multiperspetif.
Ridwan menyatakan enggan untuk "ikut campur" terait masalah dana siluman tersebut. Ia lebih memilih untk mendoakan saja agar permasalahan yang dihadapi pemerintahan Jakarta segera beres.
"Kasihan rakyat," ujar Ridwan.
Sebelumnya, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta menemukan anggaran"siluman" sekitar Rp 12,1 triliun. Diduga, dana siluman tersebut diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD Jakarta disahkan dalam paripuna pada 27 Januari lalu.
Ahok menilai ada oknum yang mengalihkan anggaran yang telah disusun dan disahkan paripurna untuk program priortas tersebut untuk program bukan prioritas. Polemik terkait dana siluman ini kemudian terus berlanjut dan belum mencapai titik terang hingga saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika