REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman berpendapat Undang-Undang Pilkada masih perlu diperbaiki dari sisi persyaratan calon perseorangan. Menurut dia, syarat calon independen masih memberatkan, karena parpol takut bersaing.
Irman mengatakan, calon independen itu penting untuk menghidupkan demokrasi dan menseleksi para calon sehingga hasilnya bagus. Mengenai dana kampanye, Irman mengusulkan bahwa ke depan harus diatur pemerintah dan juga ada pelaporan penggunaan dana.
Kampanye yang baik adalah melalui tatap muka dan dialogis, selain untuk menghemat dana juga dalam rangka meningkatkan kualitas. "Jangan sampai ada balas jasa dengan orang yg mencalonkan dan
nanti tidak ada lagi anggapan pemilukada langsung itu boros", jelas Irman dalam penjelasan persnya, Senin (9/3).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri( Tjahjo Kumolo mengatakan, jika keuangan negara ini baik, nantinya pemerintah akan membiayai setiap partai politik. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menyatakan, pelaksanaan pilkada serentak justru mencegah dari
pengeluaran yang besar karena dibantu oleh dana APBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika