REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menolak mengakui kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Ia pun tidak akan mengikuti keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Ical mengatakan pengesahan dari Kemenkumham terhadap rival politiknya bersikap politis. Padahal, menurutnya seharusnya Kemenkumham menjadikan hukum dan keadilan sebagai pijakan pengakuan.

"Keputusan ini mencederai rasa keadilan bagi demokrasi. Keputusan ini politik," tegasnya di sela konsolidasi antar kader daerah, di Jakarta, Selasa (10/3).

Saat ditanya apakah Golkar hasil Munas Bali akan tunduk pada pengakuan Kemenkumham tersebut, Ical menegaskan ia tak akan pernah mau melepaskan kepengurusan partainya.

"Saya tahu (pengakuan dari Kemenkumham).  Tapi saya nggak akan mengakui," kata dia.

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna Laoly mensahkan kepengurusan Golkar dari hasil Munas Ancol. Pengesahan itu, mencantumkan, kepemimpinan Golkar yang diakui pemerintah ialah di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika