REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow menolak dengan tegas pemberian dana bantuan untuk partai politik sebesar Rp 1 triliun. Ia mengatakan, dulu dengan jumlah sedikit saja masyarakat sudah menolak apalagi dengan jumlah yang sangat besar saat ini.
"Dulu yang cuma 1,5 miliar aja masyarakat sudah ribut apalagi sekarang," ujarnya kepada ROL, Selasa (10/3).
Alumnus Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ini menceritakan dulu ada dana untuk fraksi parpol saat pemilu dan itu dengan tegas diprotesnya. Kampanye parpol akan dibiayai oleh negara. Dengan dana kecil dibanding sekarang saja publik sudah mengkritik dan menolak. Apalagi kebijakan kali ini.
Ia beralasan, pengelolaan dana parpol masih diragukan publik. Jika melihat fakta-fakta yang ada, sudah sepantasnya publik ragu karena pertanggungjawaban yang tidak pernah jelas. Dari laporannya ada banyak keraguan dari hasil audit terkait penggunaannya. Apakah benar-benar digunakan sebagaimana yang tertuang pada laporan pertanggungjawabannya.
Wacana ini, ditambahkannya, terang saja menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Pasalnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran parpol memang masih bermasalah. Tidak ada kejelasan dan transparansi soal dana parpol yang sudah digunakan. Terlebih selama ini, kata Jeirry, pembuatan laporan penggunaan anggaran hanya sebatas formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi saja.
Memang dana parpol dianggapnya bukan sesuatu yang haram diperuntukkan bagi parpol. Hanya saja jika jumlahnya sudah terlalu besar harusnya pemerintah bisa mempertimbangkan sisi negatifnya. Apalagi tidak ada jaminan tujuan bantuan ini benar-benar terealisasi. Walaupun ia tidak menyebutkan berapa seharusnya dana yang harus diberikan pemerintah. Ia mengkhawatirkan bantuan itu menjadi uang tutup mulut untuk anggota dewan yang bertugas mengawasi kebijakan dan program pemerintah.
"Ini bisa jadi semacam uang tutup mulut. Jadi akan menghilangkan daya kritis partai terhadap pemerintah yang semsetinya harus mereka awasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika