REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), AP Batubara mengimbau semua pihak tidak membesar-besarkan konflik antara DPRD dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tengah terjadi.

"Biarkan diproses secara hukum agar cepat selesai," kata AP BAtubara, Selasa (10/3).

Ia berpendapat, "dana siluman" yang memicu konflik antarlembaga eksekutif dan legislatif itu bukanlah masalah utama yang harus diselesaikan, melainkan, perbuatan tidak baik yang mengakibatkan adanya dana tersebut yang harus diselesaikan.

"Bukan dana siluman itu yang diributkan, harusnya perbuatan yang diproses dan diberi perhatian agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," kata dia.

Ia menilai, selama ini kinerja Ahok sudah baik, tetapi ia menilai Ahok perlu meningkatkan kemampuan komunikasi politik sesuai etika agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pihak lain.

Sementara untuk DPRD DKI, ia mengingatkan bahwa kekayaan yang dimiliki harus dapat dipertanggungjawabkan dengan penjelasan asal harta itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ahok dan DPRD bersikap arif dalam menyelesaikan polemik APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kepentingan rakyat. Kisruh Rancangan Perda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 mencapai puncaknya saat mediasi, yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3).

Persoalan anggaran DKI Jakarta tersebut bermula dari draf yang diserahkan Gubernur Basuki kepada Kemendagri dengan format elektronik atau e-budgeting.

Kemudian, DPRD DKI Jakarta juga menyerahkan draf RAPBD yang ditengarai oleh Gubernur terdapat pos anggaran baru senilai Rp 12,1 triliun untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau penyimpan daya sementara untuk Dinas Pendidikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika