REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan anggaran negara yang dialokasikan untuk partai politik memang perlu dinaikkan, tetapi bukan Rp 1 triliun per tahun sebagaimana diwacanakan.

"Tidak tepat kalau kenaikannya sebesar itu. Apalagi, pemerintah saat ini sedang gencar memotong subsidi untuk rakyat," kata Ade Irawan, Rabu (11/3).

Ade mengatakan, idealnya partai politik mendapatkan anggaran dari APBN Rp 1.000 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu. Namun, ada prasyarat yang harus dilakukan oleh partai politik.

"Partai politik harus memperbaiki tata kelola dan perencanaan anggarannya. Partai politik juga harus terbuka mengenai anggarannya dan bersedia diaudit," kata dia.

Ade mengatakan, saat ini partai politik telah mendapatkan dana dari APBN yang disesuaikan dengan perolehan suara dalam pemilu dengan nilai Rp 108 per suara.

Menurut dia, nilai tersebut terlalu kecil untuk keperluan partai politik. Namun, kata dia, bila pemerintah mewacanakan kenaikan, Ade meminta hitungan dan dasarnya harus jelas. Jangan sampai jumlah dana untuk partai politik dinaikkan tanpa ada formula yang tepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika