REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menyesali putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait sengketa kepengurusan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gerindra menilai keputusan Menkumham sangat kontroversial.

"Gerindra sangat menyesalkan putusan Menkum HAM. Ini (Golkar) bukan putusan pertama. Kami juga menyaksikan dan melihat sendiri putusan terhadap PPP," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Fahri Djemi Francis di Gedung DPR/ MPR, Jumat (13/3).

Ia menegaskan, putusan Yasonna tersebut bukan hanya menjadi persoalan KMP. Menurutnya, keputusan yang dinilai telah melawan hukum dan menabrak UU tersebut juga akan memberikan dampak yang luas ke parpol lain di Indonesia.

"Kami, Gerindra, merasa ini bukan persoalan KMP tapi persoalan partai dan bangsa. Bukan hanya partai yang masuk dalam KMP, tapi juga akan ke partai-partai lain," ujarnya.

Fahri meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan tersebut. "Kami mengetuk hati presiden untuk mengambil langkah strategis mengatasi masalah-masalah ini," katanya.

Seperti  diketahui, sejumlah petinggi Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI memberikan peringatan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hari ini, Jumat (13/3). Yasonna dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial, terutama terkait partai yang tengah bersengketa yaitu Partai Golkar dan PPP.

Keputusan Yasonna yang mengesahkan Golkar versi Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono dan PPP versi Munas Surabaya yang diketuai Romahurmuziy dinilai telah melawan hukum dan menabrak Undang-undang yang ada.

Beberapa pimpinan fraksi yang hadir dalam pernyataan bersama tersebut yakni Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Sekjen PPP versi Munas Jakarta Dimyati Natakusuma, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fahri Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaeni, dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika