REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Dewan Perwakilan Daerah Golkar Gunung Kidul menilai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly adalalah sebuah tindakan yang salah.

"Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol merupakan hal yang lucu," ujar Sekretaris DPD Golkar Gunung Kidul, Heri Nugroho.

Menurutnya keputusan tersebut justru semakin memperkeruh konflik internal di tubuh Partai Golkar. Heri mengatakan meski pihaknya lebih condong mendukung kepengurusan Golkar hasil Munas Bali, namun pihaknya juga berharap konflik di tingkat pusat segera berakhir.

"Saat ini tidak penting kubu siapa, namun yang terpenting menyatukan Golkar," katanya.

Menurutn ya polemik yang terjadi di tubuh Partai Golkar baru pertama kalinya, sehingga ini merupakan ujian bagi partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia itu. "Ini sebagai ujian partai kami," katanya.

Heri mengatakan pihaknya khawatir jika terus terjadi perpecahan akan mengakibatkan menurunnya perolehan suara pada Pemilu 2019. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi partai terpecah. Oleh sebab itu, dirinya berharap kedua kubu bertemu dan mengakhiri polemik.

"Saya pribadi ingin kedua kubu ditemukan dalam satu forum yang dihadiri seluruh pengurus di Indonesia. Golkar bukan milik perseorangan, tetapi milik masyarakat," jelasnya.

Ia juga berharap agar pengurus daerah tetap solid, meski ada perpecahan di pusat. Heri tidak ingin ulah oknum yang ingin memecah belah Partai Golkar tidak terjadi di daerah. "Kami berharap, konflik internal tidak terjadi di daerah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika