REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta DPD tingkat Kabupaten/Kota menegaskan tetap mendukung dan mengakui kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical), dan sepenuhnya mengakui Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan di Bali.
"Sudah demikian tegas sikap dari jajaran partai Golkar DPD NTB dan kabupaten kota mendukung dan mengakui sepenuhnya kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Munas Bali," ujar Ketua DPD Partai Golkar NTB, Zaini Arony kepada wartawan di Kota Mataram, Ahad (15/3).
Oleh karena itu, menurutnya, pihaknya tidak mengakui Munas Ancol yang diselenggarakan oleh kubu Agung Laksono.
"Kita gak menolak kepemimpinan, ya bagaimana ada dua kepemimpinan karena kepemimpinan hanya ARB. Kami mengakui (ARB), kalau sudah mengakui berarti anak kalimatnya kita menolak yang lain-lain," tegasnya.
Terkait dengan rencana Plt DPD Golkar kubu Agung laksono, Mesir Suryadi yang akan menunjuk Plt DPD di tingkat Kabupaten/Kota untuk mengisi kekosongan kepengurusan partai.
Zaini menegaskan jika terdapat kader partai yang menjadi Plt maka dikategorikan sebagai tindakan indisipliner. Bahkan bisa berujung kepada pemecatan.
"Ketentuan DPP sudah jelas, kalau ada yang di Plt maka itu tindakan indispliner, bahkan dengan tegas DPP mengatakan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemecatan," tegasnya.
Menurutnya, hingga saat ini dirinya sudah langsung menanyakan kepada seluruh kader DPD II Kabupaten/Kota dan dipastikan tidak ada yang menjadi Plt.
"Saya sudah tanya langsung seluruh DPD sampai sore ini tidak ada yang jadi Plt. Kalau ada saya ingin mencari tahu," katanya.
Sementara Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Freddy Latumahina menegaskan bahwa keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP kubu Agung Laksono bertentangan dengan keputusan mahkamah partai. Selain itu, pihaknya akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak disiplin dan tidak mengikuti aturan partai.
"Tanpa disiplin, sulit diharapkan partai itu berjalan sesuai rel. Oleh karena itu DPP tegas siapa saja yang (indisipliner) apalagi menjadi Plt akan dipecat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika