REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera meluncurkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA). Plt Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki mengatakan, tahun ini penyelamatan uang negara dari SDA akan merambah ke sektor kelautan dan perkebunan.
"Ini perlu kita lakukan karena menyangkut penyelamatan uang yang besar," kata Ruki usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (16/3).
Dalam kesempatan yang sama, Plt Pimpinan KPK Johan Budi menambahkan, gerakan nasional penyelamatan SDA ini sudah dijalankan lembaganya sejak 2013. Tahun lalu, upaya pencegahan dari sektor minerba berhasil menambah pendapat negara lebih dari Rp 20 triliun.
Pada 2015 ini, kata Johan, KPK bersama dengan 29 kementerian/lembaga dan 12 pemerintah provinsi akan menandatangani nota kerjasama gerakan nasional tersebut. Rencananya, acara penandatanganan kerjasama tersebut akan dilakukan pada 18 Maret 2015.
"Kami sampaikan kepada pak Presiden, beliau menyambut baik dan berkenan hadir dalam acara itu sekaligus memberi arahan kepada 29 kementerian dan lembaga," ucap mantan jubir KPK tersebut.
Menurut dia, potensi uang negara yang hilang dari sektor kelautan sangat besar. Sebab, sekitar 70 persen dari 1.444 perusahaan pemilik kapal ternyata tidak memiliki NPWP.