REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan Presiden Joko Widodo harus berani menyentil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait langkah pemerintah dalam menyikapi konflik partai politik.

"Sekarang ini zamannya rumor. Jangan sampai ada rumor Presiden tidak berani "menyentil" Yasonna karena merupakan menteri titipan Megawati," katanya, Selasa (17/3).

Firman mengatakan dalam beberapa hal Presiden Jokowi berani menegur menteri-menterinya yang bertindak konyol. Karena itu, Jokowi pun harus berani "menyentil" Yasonna agar pemerintah tidak terkesan mengintervensi partai politik dan memanfaatkan konflik.

Menurut Firman, saat ini terdapat beberapa partai politik yang sedang "sakit-sakitan". Kondisi tersebut diperparah dengan sikap dan langkah pemerintah yang terkesan mengintervensi dan berpihak pada faksi di internal partai politik yang memihak pemerintah.

"Perilaku pemerintah menunjukkan cara-cara Machiavelian, yaitu menghabisi lawan-lawan politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang dipertanyakan legalitasnya," tuturnya.

Firman mengatakan terdapat standar ganda yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dalam menyikapi konflik di PPP dan Partai Golkar yang pada akhirnya dipertanyakan oleh publik.

"Ketika pengadilan tata usaha negara memutus tentang PPP, Menkumham tidak langsung mengesahkan. Sementara ketika Mahkamah Partai Golkar, yang sebenarnya tidak memutuskan pihak yang menang, Menkumham justru menyurati dan meminta kepengurusan dilengkapi," katanya.

Menurut Firman, dua langkah tersebut menunjukkan ada aspek-aspek yang dilanggar dan keberpihakan terhadap faksi pendukung pemerintah di dalam partai untuk mengamankan kepentingan pemerintahan.

"Saya pikir tidak sehat bila eksistensi partai politik ditentukan pemerintah dengan gaya mempertahankan kekuasaan seperti ini," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika