REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menegaskan kesepakatan untuk mencegah dan menindak kejahatan korupsi jangan sekadar seremonial. Pemberantasan korupsi, kata Presien, harus diimplementasikan dengan baik.

"Pencegahan tanpa penindakan sama saja tidak tegas. Demikian juga penindakan tanpa pencegahan, tidak ada pendidikan," kata Presiden saat penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara, Kamis (19/3).

Lebih lanjut, kepala negara meminta semua pihak untuk memiliki pemahaman yang bersama terkait pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. "Penindakan (harus dilakukan-red) tanpa untuk mengejar popularitas masing-masing (lembaga penegak hukum, red)," tegas Presiden.

Presiden mengatakan, sejumlah hal yang harus menjadi pegangan lembaga penegak hukum yaitu yang pertama, koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi. Koordinasi penting, kata Jokowi, sehingga tidak ada ego kelembagaan.

"Bangun sinergitas antar lembaga agar korupsi bisa kita hilangkan," kata Presiden.

Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. "Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi," katanya.

Nota kesepakatan aksi bersama itu ditandatangani oleh seluruh kementerian dan lembaga. Pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan TNI juga menandatangani kesepakatan aksi bersama itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika