REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan kelompok relawan Joko Widodo menyatakan kecewan dengan Kementerian BUMN, terkait pengisian jabatan komisaris dan direksi BUMN oleh politisi dan pendukung pemerintahan lama karena berbeda visi dengan pemerintahan saat ini.

"Komisaris independen semestinya terdiri dari orang-orang yang satu visi dengan pemerintah, untuk memastikan BUMN yang diawasi tidak melenceng dari visi Presiden," kata Koordinator Nasional Duta Jokowi, Joanes Joko dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (20/3).

Sementara Sekjen Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat, Hendrik Dikson Sirait menilai masuknya orang-orang tersebut dalam jajaran komisaris beberapa BUMN akan menjadi duri dalam daging. Sebab mereka mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BUMN tapi hati dan pikirannya oposisi.

"Mereka membawa agenda terselubung, yakni mengamankan kepentingan rezim lama di bidang ekonomi dan mempertahankan ideologi neo-liberal yang ditanamkan rejim lama di dalam BUMN," ujarnya.