REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 'angkat topi' kepada sejumlah anggota DPRD DKI yang turut mendukung tujuannya untuk menerapkan sistem e-budgeting pada anggaran APBD.
"Ya, saya ucapkan terimakasih. Dari dulu saya sudah bilang jika di DPRD itu sudah banyak yang setuju. Teman-teman saya di DPRD juga sudah kontak saya untuk dukung e-budgeting ini. Kasarnya sudah muak lah dengan sistem titip menitip kayak begitu," kata Ahok saat menemui para wartawan di Balai Kota, Jumat (20/3).
Ahok mengatakan, banyak dari dewan-dewan yang sebelumnya duduk di kursi DPRD DKI juga tidak setuju dan lelah dengan aksi 'jagal' APBD. Salah seorang anggota DPRD lama pun bicara kepada Ahok dan 100 persen dukung keputusannya.
"Salah seorang anggota DPRD berkata pada saya, 'saya sudah sekian lama di sini baru kali ini beruntung ketemu gubernur yang berani dan tegas'. Dia bilang begitu dong," jelasnya.
Sementara itu, Ahok enggan menyebut nama seorang anggota DPRD tersebut. Menurutnya, dukungan seperti ini menunjukkan tidak semua dewan suka menyelipkan uang rakyat seperti para oknum-oknum nakal.
"Kalau enggak ada sistem, selama ini fitnah memfitnah. Jadi begitu ada yang hilang enggak ada yang mau ngaku. Terus kalau sampai kejadian yang ditangkap pasti ketua SKPD," ujarnya.
Disisi lain, kata Ahok, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga sudah diberikan akses ke sistem e-budgeting. Sehingga dengan demikian saling curiga di antara kedua institusi seperti selama ini terjadi bisa diminimalisir karena dewan juga bisa ikut mengawasi secara langsung.
"DPRD bisa lihat nih, misal dia dapat laporan masuk dia bisa kunci. Nah waktu si DPRD kunci, saya pun enggak bisa buka. Tapi saya tahu yang ngunci itu DPRD," sambung suami dari Veronica Tan.
Ahok menjelaskan, untuk menunjang sistem e-budgeting di tingkat DKI pihaknya juga telah berkoordinasi dengan dewan agar turun langsung dan ikut menyusun program dengan dapil kelurahan dan kecamatannya melalui e-musrembang.
"Jadi elektronik musrembang ini, DPRD mesti ikut dari tingkat kelurahan. Jadi usulan masyarakat apa masukin sampai di kecamatan, lalu kita cocokin nih. Saya mau taruh di Jakarta Smart City," tutup Ahok.
Adanya e-musrembang dinilai akan memperkecil ketegangan antara DPRD dan Pemrprov DKI di awal tahun depan. Pasalnya, Smartcity kusus e-musrembang nantinya akan digabungkan dengan e-budgeting. Disana, semua proyek akan terlihat berapa uang yang akan dibutuhkan. "E-budgeting nanti bisa keliatan tuh, proyek ini berapa duit, masuk akal enggak."
Ikuti Whatsapp Channel Republika